Rabu, 09 Juni 2010

SUARA MAHASISWA, Efisiensi Penggunaan Subsidi BBM

BAHAN bakar minyak BBM menjadi isu yang selalu menarik perhatian publik. Dari kelangkaan BBM sampai kenaikan harga BBM, atau bahkan sekarang ini yang berwacana adanya penghilangan subsidi BBM.

Masalah subsidi BBM adalah implikasi luas dari kelangkaan energi di Indonesia serta kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap energi. Namun, kebutuhan besar tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli BBM. Dari kenyataan tersebut, patutnya dipahami bahwa subsidi BBM, seperti yang tertuang dalam RAPBN dan nota keuangan setiap tahunnya adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia pada Pertamina.

Dengan kondisi pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugasnya dalam memenuhi kebutuhan BBM Tanah Air ternyata lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan BBM. Alhasil,untuk menutup kekurangan itu adalah dengan mengambil dari APBN. Di lain pihak anggaran BBM tiap tahunnya cenderung naik setiap tahun.

Dilema tersebut memunculkan wacana untuk menghilangkan subsidi BBM. Muncul pula adanya beban berat bagi masyarakat bawah untuk menikmati BBM karena harga BBM akan naik seiring dengan dihilangkannya subsidi. Penghilangan subsidi akan menjadi masalah sosial yang akan menjadi pertimbangan politik.

Sembari berharap bahwa krisis ekonomi di Yunani tidak memberi dampak pada Indonesia.Pemerintah diharapkan mampu memberi skema untuk menyelesaikan tantangan ini. Memberikan keterjangkauan bagi masyarakat ekonomi bawah tanpa mengorbankan anggaran negara yang besar.

Apalagi diprediksi pemerintah akan impor minyak pada tahun 2010 di samping telah keluarnya Indonesia dari OPEC. Perlu ada skema penyediaan subsidi yang jelas untuk mengentaskan dilema ini. Pemerintah harus memiliki target yang jelas dalam penyediaan BBM. Dengan rencana menerapkan pembatasan konsumsi bersubsidi agar tidak melebihi APBN-P 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter, pemerintah perlu mengimbangi dengan pemberian subsidi BBM secara efisiensi.

Ada beberapa konsumen yang harus dibidik secara jelas. Pertama, konsumen pengguna transportasi, setidaknya pengguna kendaraan umumlah yang paling terkena dampak dalam penghilangan subsidi. Sedangkan di satu sisi, pengguna kendaraan umum adalah mereka yang tergolong ekonomi lemah.Pemerintah harus dapat menargetkan bahwa subsidi merak sampai pada golongan yang tidak mampu.

Pembedaan harga BBM bagi kendaraan angkutan umum, sepeda motor, dan mobil perlu disesuaikan. Kedua, pengusaha sebagai pengguna. Boleh dibilang golongan inilah golongan yang dilihat tidak berhak menerima subsidi BBM.Walaupun efek dari kenaikan harga BBM mengharuskan menaikkan biaya produksi dan menaikkan harga produk. Disebabkan adanya kenaikan biaya transportasi.

Para pengusaha ini pun harus digolongkan dari yang kecil sampai atas. Sehingga jelas siapa yang berhak dan tidak. Fenomena lainnya, harga yang murah terkadang dijadikan motivasi masyarakat untuk berboros ria dalam mengonsumsi bahan bakar.Murahnya harga pun menjadi penghalang bagi pemerintah untuk menerapkan subtitusi BBM dengan sumber energi lain.Tentu kita pun berharap dengan target yang jelas subsidi BBM ini dapat dinikmati oleh mereka yang berhak serta ada efisiensi penggunaan BBM.

Tidak ada komentar: