PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengkaji pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi sepeda motor.
Sebelumnya pemerintah juga mewacanakan penerapan BBM nonsubsidi bagi mobil produksi di atas tahun 2000. Pembatasan subsidi bagi pengguna sepeda motor tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Justru akan timbul masalah baru. Pengguna sepeda motor di Indonesia kira-kira sebanyak 40 juta orang dan kebanyakan di antaranya berasal dari kalangan menengah ke bawah.
Sehingga, apabila kebijakan ini dijalankan,akan membebani masyarakat. Pelarangan konsumsi bahan bakar jenis premium bagi sepeda motor sebaiknya dibatalkan saja.Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kerap gagal, misalnya skema kartu pintar (smart card) yang hingga saat ini belum jelas. Jika alasannya adalah tingginya konsumsi BBM bersubsidi,ada alternatif lain yang bisa ditempuh pemerintah selain membatasi BBM bersubsidi yang ujung-ujungnya membebani masyarakat.
Cara itu misalnya dengan mengganti atau mengalihkan BBM ke bahan bakar lain seperti gas. Bahan bakar gas (BBG) layak diperhitungkan dan terbukti berhasil dalam kebijakan bus Transjakarta. Pemerintah harus mengkaji pengalihan BBM ke BBG karena pada dasarnya bahan bakar ini bisa digunakan untuk semua jenis kendaraan. Pemerintah, kalau perlu, memberikan contoh dengan memberlakukan penggunaan BBG bagi kendaraan-kendaraan milik pemerintah atau kendaraan umum.
Selain melakukan diversifikasi energi, pemerintah harus berusaha untuk menggenjot produksi migas nasional. Sebab, selama 10 tahun terakhir ini produksi migas Indonesia terbilang anjlok. Realisasi lifting minyak tidak pernah melampaui target 1 juta barel per hari, padahal,konsumsinya cenderung meningkat. Sebaiknya Kementerian ESDM dan BP Migas belajar dari negaranegara seperti Rusia atau China yang mengalokasikan subsidi BBM benar-benar untuk rakyat dan tidak membebani rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar