JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan berbagai skenario pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama bagi pemilik mobil mewah dan kalangan yang taraf ekonominya kuat. Kedua kelompok itu dinilai tidak layak mendapatkan BBM bersubsidi.
"Kita semua tentu berharap mobil mewah dan kalangan yang kuat taraf ekonominya membatasi diri atau kita usahakan secara sungguh-sungguh agar tidak lagi membeli BBM bersubsidi yang bukan hak mereka itu," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh di Jakarta.
Dalam APBN-P 2010, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebanyak 36,5 juta kiloliter (kl).Tanpa pembatasan, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa membengkak hingga mencapai 40,1 juta kl.
Darwin menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah akan sangat berhati-hati agar pola penyelenggaraan subsidi BBM benarbenar tepat sasaran. Pemerintah berupaya agar BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sangat memerlukan.
"Ini penting karena sekitar 90 persen dari BBM bersubsidi diserap oleh sektor transportasi," ujarnya.
Dia mengakui, program pembatasan BBM bersubsidi terkendala berbagai masalah seperti perilaku masyarakat yang kurang tahan terhadap perubahan gaya hidup. Padahal, penghematan diperlukan demi mewujudkan masa depan yang lebih baik.
"Masyarakat kita belum mudah untuk secara kolektif mewujudkan apa yang sesungguhnya diperlukan bagi bangsa," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar